NEWSIN, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah hampir satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keputusan yang diumumkan Selasa (2/6/2026), Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan dilakukan sebagai bagian upaya memperkuat tata kelola organisasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Prasetyo juga menegaskan BGN memegang peran strategis mendukung agenda pemerintah meningkatkan gizi nasional.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” jelasnya.
Selain itu, Presiden juga menerima masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, hingga penerima manfaat program MBG.
“Pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.
Selain mengumumkan pemberhentian Dadan Hindayana dari jabatan pimpinan BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya juga tak lagi menjabat wakil kepala BGN.
Pemerintah mengapresiasi kontribusi ketiganya dalam membangun fondasi kelembagaan BGN sejak awal hingga menjalankan program gizi nasional.
“Disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.
Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono.
“Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan memastikan seluruh program BGN berjalan sebaik-baiknya,” katanya. *)
