NEWS.In, Bengkulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah mengakui realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2025 tidak berjalan sesuai perencanaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah, Tomi Marisi, menjelaskan bahwa pembayaran TPP ASN hanya mampu direalisasikan selama tujuh bulan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah terkait kondisi fiskal, Jumat (24/4/2026), melalui sambungan seluler.
“Tahun 2025 memang dianggarkan TPP untuk 11 bulan, namun realisasinya hanya mampu dibayarkan selama tujuh bulan,” ujar Tomi.
Realisasi Tidak Sesuai Target
Menurut Sekda, tidak tercapainya target pendapatan daerah menjadi faktor utama tidak optimalnya pembayaran TPP. Sumber pendapatan yang bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) belum mampu memenuhi kebutuhan belanja yang telah direncanakan.
Ia menegaskan bahwa TPP merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Ketergantungan Fiskal Masih Tinggi
Tomi juga menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai mempersempit ruang fiskal daerah dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan belanja, termasuk pembayaran TPP ASN.
“Ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi, sehingga ruang fiskal kita terbatas,” jelasnya.
Gaji ASN Jadi Prioritas
Dalam kondisi keuangan yang terbatas, pemerintah daerah memilih memprioritaskan pembayaran gaji pokok ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini diambil untuk memastikan hak dasar pegawai tetap terpenuhi, meskipun pembayaran TPP belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Dengan kondisi saat ini, yang bisa kami penuhi adalah pembayaran gaji ASN dan PPPK,” tegas Tomi.
Upaya Perbaikan Fiskal
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, lanjut Sekda, akan terus berupaya memperbaiki kondisi fiskal daerah. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain optimalisasi PAD serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sehingga ke depan pembayaran TPP ASN dapat kembali dilakukan sesuai perencanaan. (*
#newsin.web.id #newsindonesia #ASN-PPPK #pemdabengkulutengah #TPP-ASN
