NEWSIN, BENGKULU – Dinas Pariwisata (Dispar) Bengkulu Tengah masih kesulitan dalam pendataan aset terutama nantinya akan dikelola menjadi destinasi wisata. Pariwisata sulit dikembangkan lantaran kepemilikan aset masih “tak jelas”.
“Kita di pariwisata ini kan untuk pengembangan pariwisata kemarin kami juga sudah sampaikan ke pak bupati dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti. Jadi sebelum kita mengembangkan pariwisata harus jelas dulu asetnya. Artinya kalau seperti misalnya Bukit Kandis itu kepemilikannya siapa. Apakah misalnya bank tanah, atau apa kementerian lingkungan hidup apa seperti itu, seperti apa.
“Kalau kepemilikannya seperti Bank Tanah minimal kita pemerintah daerah apakah dapat hak pengelolaan. Kemudian misalnya objek wisata yang ada di, misalnya di hutan lindung kita kan mesti perizinan ke KSDA.
“Kemudian misalnya itu punya desa kita harus koordinasi ke desa. Kalau memang mau dikelola atau dibangun oleh pemerintah daerah minimal harus ada hibah ke pemerintah daerah,” kata Eka Nurmeini, Kadispar Bengkulu Tengah pada keterangan Senin (14/7).
Dia melanjutkan jika persoalan tersebut saat ini ditangani melalui SK Percepatan Aset Pariwisata yang sudah disetujui Bupati.
“Jadi kita harus jelas dulu dan alhamdulillah sudah direspon pak bupati. Melalui badan keuangan kabid aset kita sudah buat SK percepatan aset pariwisata. Jadi sudah ada 2 kali rapat. Jadi memang kita data dulu asetnya, kepemilikannya terdaftar dimana atau punya siapa. Ketika sudah jelas pengembangannya enak,” ucap Eka.
Lebih jauh kejelasan aset tersebut jelas Eka akan bermuara pada penganggaran baik pusat maupun daerah.
“Berbicara pariwisata, pengembangan pasti ada anggaran dikucurkan baik pusat maupun daerah. Kalau pusat harus jelas juga kalau mereka memberikan DAK berarti itu kan asetnya harus jelas, harus punya pemerintah daerah. Kalau tidak jelas mereka juga kan tidak akan memberikan anggaran,” lanjut Eka.
Pengembangan ini menurut Eka diharapkan dapat meningkatkan PAD dari lokasi wisata, meski diakuinya PAD dari lokasi wisata yang dikelola Dispar masih nihil.
“Kita berharap kalau pariwisata sudah dikembangkan, kalau pariwisata sudah maju yaitu menambah PAD bagi kabupaten Bengkulu Tengah,” kata mantan Asisten II Setda Benteng.
Tahura, Danau Gedang dan Bukit Kandis
Kalau untuk saat ini PAD di dinas pariwisata ini di Perbup itu dibatasi di Tahura, Danau Gedang dan Bukit Kandis.
“Kalau kemarin kita mempunyai bangunan termasuk tulisan danau gedang itu ada di Danau Gedang. Tapi sekarang kondisinya tulisan Danau Gedang itu sudah tidak ada tulisan sama sekali. Gazebo gazebo yang kita bangun sudah dalam kondisi rusak.
“Agak sulit kita apa, gak ada lagi orang yang datang, apa menuju ke situ. Sekarang ini juga rusak. Jadi memang belum ini, jadi belum ada ditampung PAD nya untuk tahun ini. Sampai dengan bulan Juni ini belum ada,” tandas Eka.
“Tapi pajak dari sektor pariwisata kita ada seperti pajak hotel, rumah makan, pajak dari pemilik pariwisata. Itu ada tapi langsung ke Badan Keuangan Daerah (BKD),” ungkap dia. (Ded)
